Pendahuluan
Jumlah penduduk
adalah salah satu indikator penting
dalam suatu Negara. Para ahli ekonomi
klasik yang di pelopori Adam smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk
merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi
untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak
penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Oleh
karena jumlah penduduk terus bertambah, maka banyak yang harus dicanangkan
untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat
tersebut, mengundang banyak masalah. Tetapi ini tidak berarti pada zaman dahulu
masalah kependudukan tidak ada. Sejalan dengan perkembangan penduduk dunia,
Indonesia juga sebagai negara berkembang yang tidak terlepas dari pertambahan
penduduk yang cepat.
Pertumbuhan penduduk yang besar dari tahun ke tahun
ini memerlukan tambahan investasi
dan sarana untuk mendukung kesejahteraan rakyat seperti sarana pendidikan,
kesehatan, perekonomian dan lain sebagai lainnya. Hal ini tentu saja merupakan
masalah bagi pemerintah dalam usahanya membangun dan meningkatkan taraf hidup
rakyatnya demi untuk menuju masyarakat yang sesuai dengan isi UUD 1945. Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat
sekarang ini sangat mempengaruhi perekonomian suatu bangsa, karena kita lihat
sekarang ini kepadatan penduduk di kota-kota besar di Indonesia mempengaruhi
tingkat pendapatan penduduk, jumlah lowongan kerja yang semakin sedikit menyebabkan
di Indonesia pada tahun-tahun terakhir banyak perilaku kriminalitas yang
terjadi akibat penyimpangan status penduduk yang satu dengan yang lain dan ini
menimbulkan status sosial antar masyarakat .
Namun ahli ekonomi lain yaitu Robert Malthus menanggap
bahwa pada kondisi awal jumlah penduduk memang dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi namun pada suatu keadaan optimum pertambahan penduduk tidak akan
menaikkan pertumbuhan ekonomi malahan dapat menurunkannya. Pada tahun tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia
menunjukkan angka sebesar 205.135 juta jiwa
dengan laju pertumbuhan sebesar 10.380 juta jiwa atau sebesar 5.33 persen dari tahun 1995. Sementara itu persentase
penduduk miskin selama periode 1996- 2008 mengalami fluktuasi dengan
kecenderungan mengalami penurunan. Sejalan dengan itu kebijakan pemerintah
dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama pembangunan
sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Sasaran ini tidak mungkin tercapai
bila pemerintah tidak mecahkan masalah kependudukan : seperti besarnya jumlah
penduduk Indonesia dan tidak meratanya penyebaran penduduk di Indonesia.
Berbagai usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi telah
dilakukan pemerintah melalui berbagai program diantaranya program keluarga berencana (KB) yang dimulai awal 1970-an. Begitu
pula usaha – usaha yang mengarah pada pemerataan penyebaran penduduk telah
dilakukan dengan cara memindahkan penduduk Pulau Jawa diluar Pulau Jawa melalui
program transmigrasi. Selain itu dengan telah diberlakukannya program otonomi
daerah, diharapkan dapat mengurangi perpindahan penduduk terutama provinsi –
provinsi di Pulau Jawa.
RANGKUMAN
Pertumbuhan
ekonomi merupakan prasyarat untuk mengakselerasikan pembangunan ekonomi keseluruhan.
Intinya, kunci sukses pembangunan adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi, pemerataan distribusi pembangunan dan dinamisnya stabilitas
sosial maka perlunya peningkatan dari sisi investasi yang akan menunjang
pertumbuhan ekonomi. Akumulasi dari itu semua tentu akan berdampak terhadap
ekonomi secara makro. Investasi sebagai salah satu penyusun PDB, dan dengan
meningkatnya investasi itu tentu meningkatkan PDB pula. Investasipun berbanding
lurus terhadap tingkat kemampuan masyarakat melakukan pengeluaran. Meningkatnya
investasi maka jumlah akumulasi produksi juga meningkat, untuk meningkatkan
produksi dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak sehingga pengangguran
menurun, pendapatan masyarakat meningkat.
Dengan
meningkatnya pendapatan maka meningkat pula kemampuan masyarakat untuk
melakukan pengeluaran, semakin banyaklah barang dan jasa yang dibeli. Dimana
artinya kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Tingginya laju
pertumbuhan penduduk di beberapa bagian di dunia juga menyebabkan jumlah penduduk meningkat dengan
cepat. Di beberapa bagian di dunia ini telah terjadi kemiskinan dan kekurangan
pangan. Fenomena ini menggelisahkan para ahli, dan masing – masing dari mereka
berusaha mencari faktor – faktor yang menyebabkan kemiskinan tersebut.
Menurut Candra Mustika sebagai Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan,
Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, dalam jurnalnya tentang “PENGARUH JUMLAH
PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA” , Vol.1,
No.4 yang diterbitkan pada Oktober
2011 secara umum menjelaskan bahwa sejalan dengan itu
kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk juga merupakan
sasaran utama pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM). Upaya ini juga dilakukan karena jumlah penduduk dianggap
sebagai sumber daya manusia yang potensial untuk memajukan perekonomian Negara.
Tenaga
kerja merupakan salah satu faktor produksi dalam meningkatkan produksi suatu
perusahaan, dengan jumlah penduduk yang banyak Indonesia memiliki potensi
persediaan tenaga kerja yang cukup banyak tetapi tidak semua yang potensial
tersebut dapat terserap di tiap sektor produksi sehingga menimbulkan
pengangguran. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan
lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cendrung menurun.
Meski demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah
kesempatan kerja.
Terkait dengan jurnal diatas ada beberapa cara dalam
mengatasi laju pertumbuhan penduduk , seperti yang ditulis oleh Ida Rafidah
dan Arief Wibowo sebagai anggota Departemen Biostatistika dan Kependudukan
FKM UNAIR dalam jurnalnya yang berjudul “Peran KB Sebagai Pengontrol Laju Penduduk
Terhadap Perekonomian Indonesia”. Secara umum menjelaskan bahwa Indonesia
merupakan salah satu negara berkembang dengan berbagai jenis masalah yang
dihadapi, salah satunya adalah dibidang kependudukan yaitu masih tingginya
pertumbuhan penduduk. Untuk mengatasinya pemerintah mencanangkan program
Keluarga Berencana (KB). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan
akseptor melakukan Keluarga Berencana (KB) suntik antara lain pendidikan,
pekerjaan, tingkat pengetahuan, sikap, jumlah anak, fasilitas kesehatan,
fasilitas umum, dukungan tenaga kesehatan dan dukungan suami. Dalam hal
tersebut terdapat Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dukungan suami
sedangkan variable terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan akseptor
melakukan Keluarga Berencana (KB) suntik.
Tujuan
umum adanya program kelurga berencana Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak
dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang
menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan
kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Tujuan khusus
program keluarga berencana yaitu meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat
kontrasepsi, menurunnya jumlah angka kelahiran bayi,meningkatnya kesehatan
keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran.
Selain program KB tersebut,
pemerintah juga memerlukan tambahan investasi untuk
mendukung kesejahteraan rakyat seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan
khususnya di bidang perekonomian masyarakat. Seperti hal nya dijelaskan oleh Afrizawati Staf Pengajar Jurusan
Administrasi Niaga Politeknik Negeri Sriwijaya , Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis –
ISSN: 2085-1375, dalam jurnalnya tentang “Pengaruh Tingkat Penduduk Terhadap
Investment Grade di Indonesia” yang diterbitkan pada Edisi Ke-VI,
November 2011, secara umum bahwa peranan investasi dalam
pertumbuhan ekonomi diprediksi akan semakin meningkat, hal ini didorong
berbagai faktor positif seperti potensi pencapaian investment grade serta
perbaikan iklim investasi dan birokrasi.
Pencapaian
investment grade merupakan bentuk pengakuan terhadap kokohnya fundamental
ekonomi makro Indonesia yang berhasil dibangun pemerintah selama beberapa tahun
ini. Istilah investment grade merujuk pada sebuah peringkat yang
menunjuk utang pemerintah atau perusahaan, memiliki rasio yang relatif rendah
dari default atau gagal bayar sehingga memiliki tingkat kepercayaan yang
berkelanjutan dalam jangka panjang (Syadullah, 2011: 1). Investment grade diberikan
kepada suatu negara yang memiliki fundamental ekonomi yang kuat, stabilitas
politik jangka panjang yang stabil dan memiliki manajemen anggaran pemerintah
serta kebijakan moneter yang solid. Keseluruhan faktor tersebut dapat
diprediksi serta di tandai dengan defisit anggaran yang rendah, rasio hutang
rendah dan inflasi yang terkendala di berbagai sektor.
Adanya
pemberian peringkat label Investment grade dalam hal ini lembaga
pemeringkat internasional yaitu Fitch Ratings akan memberikan pengaruh
yang cukup kuat bagi para investor asing untuk menanamkan investasinya ke
Indonesia. Lembaga ini merupakan suatu badan pemerhati dan pemberi peringkat
tingkat kelayakan suatu kelayakan suatu negara utntuk berinvestasi. Kemajuan
positif ini dapat membangkitkan harapan bahwa Indonesia merupakan Negara yang
layak dijadikan tempat berinvestasi aman bagi para investor. Seperti diketahui
sejak krisis moneter tahun 1997, Indonesia kehilangan status Investment
grade, dimana peringkat Indonesia mengalami downgrade, bahkan pernah
dinyatakan default atau gagal, setelah 14 (empatbelas) tahun lepas
menyandang investment grade akhirnya desember 2011 yang lalu, indonesisa
mendapatkan kembali peringkat tersebut.
Peringkat
investasi Indonesia naik dari BB+ menjadi BBB- dengan outlook
stable. Seperti diketahui bahwa investasi merupakan salah satu faktor
pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara yang di tandai dengan meningkatnya
kegiatan volume investasi baik penanaman modal asing maupun domestik, sehingga
kedepannya akan memberikan efek positif yang signifikan terhadap perekonomian
secara makro, implikasi ini dapat terlihat pada perubahan nilai tukar, imbal hasil
obligasi pemerintah dan pasar kredit. Indikator-indikator itu menunjukkan bahwa
ekonomi Indonesia sebenarnya tidak kalah dibandingkan ekonomi negara-negara
yang telah memperoleh peringkat investment grade.
Pertumbuhan
ekonomi merupakan prasyarat untuk mengakselerasikan pembangunan ekonomi
keseluruhan. Intinya, kunci sukses pembangunan adalah terjadinya pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan distribusi pembangunan dan dinamisnya
stabilitas sosial maka perlunya peningkatan dari sisi investasi yang akan
menunjang pertumbuhan ekonomi. Meskipun telah mengalami kenaikan peringkat
investasi, Indonesia masih dihadapkan pada tiga masalah penghambat laju
pertumbuhan ekonomi. Ketiga masalah itu adalah birokrasi, korupsi, dan
infrastruktur. Sosiolog asal Jerman, Max Weber, mengatakan birokrasi merupakan
prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan upaya penciptaan industri modern. Tanpa
birokrasi tidak akan mungkin dicapai ekonomi modern berkelanjutan,
industrialisasi yang cepat, dan take-off into selfsustained growth (Giddens,
1985: 195).
Akumulasi
dari itu semua tentu akan berdampak terhadap ekonomi secara makro. Investasi
sebagai salah satu penyusun PDB, dan dengan meningkatnya investasi itu tentu
meningkatkan PDB pula. Investasipun berbanding lurus terhadap tingkat kemampuan
masyarakat melakukan pengeluaran. Meningkatnya investasi maka jumlah akumulasi
produksi juga meningkat, untuk meningkatkan produksi dibutuhkan tenaga kerja
yang lebih banyak sehingga pengangguran menurun, pendapatan masyarakat
meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan maka meningkat pula kemampuan
masyarakat untuk melakukan pengeluaran, semakin banyaklah barang dan jasa yang
dibeli. Dimana artinya kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.
KESIMPULAN
Setelah
mempelajari dan memahami ketiga jurnal tersebut, kami dapat menarik kesimpulan
bahwa Sumber
daya manusia yaitu penduduk dalam konteks pembangunan ekonomi memiliki peran
ganda. Peran ganda penduduk dalam konteks pembangunan ekonomi adalah sebagai
produsen dan juga sebagai permintaan. Sejalan dengan peran ganda tersebut,
penduduk dapat menjadi faktor pendorong dan juga penghambat pembangunan
ekonomi.
Laju
pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan banyak atau sedikitnya
pertumbuhan penduduk tiap tahun dalam kurun waktu tertentu, umumnya 10 tahun. Indonesia
merupakan negara yang memiliki laju pertumbuhan yang tinggi. Adapun tindakan
yang telah dan dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengontrol laju
pertumbuhan penduduk adalah:
1.
Program keluarga berencana
Keluarga berencana (disingkat KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang
sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan
jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi, Jumlah anak dalam
sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua. Gerakan ini mulai dicanangkan
pada tahun akhir 1970-an. Tujuan umum adanya program kelurga berencana
Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma
Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat
yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya
pertambahan penduduk.
2.
Meningkatkan sumber daya manusia yang telah ada
Peningkatan sumber
daya manusia yang telah ada dapat dilakukan dengan pendidikan formal maupun
informal, sehingga dapat menunjang peningkatan produktifitas guna mengimbangi
laju pertumbuhan penduduknya. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di
Indonesia menyebabkan tidak meratanya penduduk dalam suatu wilayah. Meskipun
pemerintah telah melakukan berbagai program untuk menekan laju pertumbuhan
tersebut, namun dampak negatif seperti banyaknya tingkat pengangguran akibat
tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja, tidak dapat
dihindarkan. Karena tidak meratanya jumlah penduduk menyebabkan sumber
potensial dalam suatu sektor pendapatan negara juga tidak bekerja maksimal. Hal
inilah yang menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi.
3.
Tingkat penduduk terhadap investasi
Investasi
merupakan salah satu faktor yang penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu
negara. Indonesia sebagai Negara yang memiliki potensi yang besar, dalam hal
ini tentunya juga berupaya menarik investor sebanyak-banyaknya. Indonesia
memiliki daya tarik diantaranya dikarenakan memiliki sumber daya manusia yang potensial. Namun sayangnya, Indonesia
memiliki sumber daya manusia yang belum merata dan belum banyak terdidik. Hal
inilah yang seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah kita dalam upaya
memajukan perekonomian Negara.
Jadi,
semakin rendah laju pertumbuhan penduduk suatu negara akan semakin
menguntungkan bagi peningkatan kemakmuran negara tersebut. Laju pertumbuhan
penduduk yang tinggi akan menimbulkan banyak masalah bagi negara jika tidak
diikuti dengan peningkatan produksi dan efisiensi dibidang lainnya. Banyaknya
jumlah penduduk akan menambah beban sumber daya produktif terhadap sumber daya
yang belum produktif yang akibat lanjutnya akan menciptakan masalah sosial yang
cukup rumit.
