FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN KOPERASI CREDIT UNION DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( Studi Kasus : Koperasi Credit Union Partisipasi Sukamakmur Kecamatan Sibolangit,Kabupaten Deli Serdang) (Nurlela Ketaren, Dosen Departemen Ilmu Administrasi Negara FISIP USU) Nurlela KeFAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN KOPERASI CREDIT UNION DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( Studi Kasus : Koperasi Credit Union Partisipasi Sukamakmur Kecamatan Sibolangit,Kabupaten Deli Serdang) (Nurlela Ketaren, Dosen Departemen Ilmu Administrasi Negara FISIP USU) Nurlela Ketaren

 Abstrak : Penelitian ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Credit Union Kerjasama dalam pemberdayaan masyarakat . Masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam Credit Union Kerjasama " Partisipasi Sukamakmur " dalam pemberdayaan masyarakat dan bagaimana konsep pemberdayaan masyarakat melalui Credit Union Kerjasama "Partisipasi Sukamakmur " . Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif . Total populasi adalah seluruh anggota Credit Union Kerjasama atau 204 orang . Jumlah debitur di Credit Union ini adalah 80 orang dan 50 % dari mereka ( 40 orang ) menjadi sampel penelitian ini . Dari 40 orang , peneliti memilih 5 orang yang peneliti berpikir bahwa mereka memiliki pengetahuan yang mendalam dan diperlukan untuk menjadi informan . Pemberdayaan masyarakat melalui Credit Union Kerjasama " Partisipasi Sukamakmur " telah dilakukan melalui rata-rata 36,62 % rutin bimbingan ( 91,55 % ) . Upaya adalah untuk meningkatkan nilai dan kegiatan keagamaan prestise , pengabdian sosial dan pertanian . Pemberdayaan berorientasi untuk menciptakan diri upaya masyarakat ( melalui kegiatan pemuliaan hewan) yang memiliki minat yang sama untuk bekerja sama , masyarakat mengidentifikasi kebutuhan yang sama untuk memenuhi kebutuhan yang sama . Pengembangan Masyarakat di Union Koperasi Kredit adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial termasuk ekonomi , pendidikan , kesehatan masyarakat dan perbaikan budaya sosial. Oleh karena faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Credit Union Kerjasama " Partisipasi Sukamakmur " memiliki pengaruh begitu besar melalui pemberdayaan masyarakat yang memungkinkan bagi anggotanya untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial mereka dan juga dapat memperbesar pengaruh dalam proses yang mempengaruhi sosial ekonomi dan kerja sama modal Credit Union.

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian dapat berjalan sesuai yang diharapkan dengan menggunakan model analisa deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Analisa tersebut menggambarkan model hubungan antara berbagai variable dengan memberikan penafsiran ilmiah dan analisis yang logis atas hubungan antarfaktor. Yang dimaksud populasi penelitian adalah seluruh anggota koperasi kredit union yang dihitung sejumlah anggotanya. Teknik pengumpulan data adalah kuesioner dan wawancara faktor yang mempengaruhi keberhasilan kredit union.

PEMBAHASAN

Ginting (1999) berpendapat bahwa credit union lebih pesat dibandingkan dari KUD dalam laju perkembangan keragaan. Akan tetapi bisnis kredit union relative lebih kecil dan hanya bergerak dibidang usaha sipan pinjam. Marbun(1999) juga menyatakan bahwa koperasi kredit memiliki dagang dan jasa. Dalam kegiatan tersebut partisipasi anggota yang meliputi : jumlah simpanan, jumlah pinjaman, frekuensi mengikuti pendidikan, lama tunggakan dan lamanya menjadi anggota mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkat pendapatan. Amelia (2000) berpendapat bahwa kinerja kredit union mengalami pertumbuhan hal ini ditunjukan karena adanya partisipasi aktif dari anggota dalan perberdayaan perempuan pedesaan melalui kredit union. Ada pula peran aktifitas kredit union memberikan dampak terhadap pemberdayaan ekonomi anggota yang yang meliputi : kinerja usaha, akses pasar dan kemitraan anggota meskipun demikian masih diperlukan kemitraan dengan lembaga lain.

FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN KOPERASI

Keberhasilan koperasi kredit union antara lain :

1.      Koperasi eksis jika kebutuhan kolektif untuk memperbaiki ekonomi secara umum.

2.      Koperasi akan berkembang jika adanya kebebasan dan otonomi dalam berorganisasi.

3.      Keberadaan koperasi ditentukan dengan proses berkembangnya pemahaman nilai-nilai koperasi.

4.    Peran dan manfaat koperasi akan semakin dirasakan bagi anggota dan masyarakat jika terdapat kesadaran serta keanggotaan yang jelas.

5.      Koperasi akan eksis jika mampu mengembangkan kegiatan usaha.

6.      Keberadaan koperasi sangat diotentukan oleh kesesuaian dengan karakteristik mastarakat atau anggotanya.

Pemahaman nilai-nilai tersebut tidak dapat terjadi melalui suatu proses pengembangan yang bertahap dan berkeseimbangan, terutama dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi dengan tetap memberikan tempat bagi perkembangan aspirasi lokal yang spesipik menyangkut implementasi bahkan pengadaan dari nilai koperasi universal tersebut. Adapun peran dan manfaat koperasi dapat dirasakan bagi anggota dan masyarakat jika terdapat kesadaran dan kejelasan dari anggotanya. Hal tersebut khususnya pada pemahaman anggota dan masyarakat akan perbedaan hak dan kewajiban serta manfaat sebagai anggota. Dan pada akhirnya hal ini menjadi alternatif yang dapat menimbulkan kesadaran kolektif dan loyalitas anggota kepada organisasinya yang kemudian akan menjadi basis kekuatan koperasi itu sendiri. Koperasi kredit union memajukan peranan pusat ekonomi terpadu masyarakat, karena berperan sebagai sumber keuangan bagi anggota yang sebagian besar melakukan pinjaman. Dalam hal ini, koperasi kredit union berfungsi sebagai bank masyarakat dimana unit lain akan mendepositkan keuntungan dan modal mereka.

Persepsi Responden Mengenai SHU

Jaringan permodalan adalah suatu mekanisme untuk memperoleh dan berbagi modal diantara masyarakat itu sendiri. Pertumbuhan modal dapat berfungsi sebagai alat pembayaran bagi anggota yang hendak meminjam. Jaringan permodalan tersebut dalam berguna untuk meningkatkan keuntungan dan memanfaatkan keuntungan dalam bentuk deviden atau sisa hasil usaha. Dalam fungsi lain pelayanan simpanan dan pinjaman oleh koperasi kredit, jaringan permodalan akan bekerja untuk melakukan konsolidasi lebih lanjut terhadap modal kecil untuk memajukan masyarakat. Adapula tanggapan lain tentang koperasi yang dimana sebagai pinjaman kredit berate usaha pemutaran modal koperasi semakin tinngi, sehingga deviden yang diterima diakhir tahun semakin tinggi dan usaha koperasi semakin sukses. Secara konseptual pranata koperasi merupakan potensi modal social karena ditemui beberapa elemen pokok dari modal social pada koperasi yaitu sikap saling percaya antara anggota koperasi dengan pengurus koperasi. Meskipun unsur dari semua elemen tidak bekerja dan berfungsi secara efektif menunjukan bahwa koperasi merupakan salah satu potensi modal social yang hidup atau pernah ada dalam komunitas nelayan, khususnya pada komunitas nelayan di lokasi penelitian sumatera utara. Kusnadi(2000) mengatakan keberhasilan koperasi menunjukan bahwa bila elemen modal social yang menjadi dasar bagi hadir dan bekerjanya pranata koperasi berjalan dengan efektif, maka koperasi akan berhasil meningkatkan kesejahteraan social ekonomi anggotanya. 

Partisipasi Responden

Partisipasi responden diartikan adanya kesadaran akan hak dan kewajiban anggota koperasi. Hal tersebut mengetahui adanya denda yang dikenakan apabila mereka tidak memenuhi kewajiban, seperti membayar simpanan wajib dan sukarela, bunga kredit pinjaman dan angsuran pinjaman dibayar setiap bulan. Responden juga dapat melakukan simpanan modal penyertaan kepada koperasi kredit union ketika anggota membutuhkan pinjaman pada saat   kas koperasi mengalami kekurangan modal. Komposisi responden berdasarkan partisipasi dalam koperasi adalah :

1.      Responden yang menyatakan berpartisipasi berjumlah rata-rata 30,12

2.      Responden yang menyatakan tidak, berjumlah rata-rata 9org

3.      Responden yang menyatakan tidak tidak tahu 0,88

Dengan demikian dapat disimpulkan walaupun partisipasi anggota sudah baik tetapi masih perlu dilakukan optimalisasi potensi partisipasi anggota karena masih ada anggota yang tidak mengetahui kegunaannya.

Pendidikan Pengurus Koperasi

Dalam koperasi kredit union sukamakmur pendidikan dilaksanakan  oleh ketua beserta anggota-anggotanya. Dalam pernyataan mengenai responden tentang pendidikan ditanggapi oleh 75% responden dengan menyatakan pernah mendapat pendidikan dari pengurus koperasi kredit union. Fasilitas yang diberikan oleh koperasi kredit union adalah memberikan pendidikan tentang bagaimana manfaat bagi anggota koperasi dalam hal mencermati posisis keuangan, mengenai resiko keuangan dan mempersiapkan keputusan yang berdasarkan pada kondisi keuangan yang aktual. Berikut adalah komposisi responden mengenai adanya pendidikan pengurus :

1.      Responden menyatakan ada berjumlah 30,71 org

2.      Responden menyatakan tidak berjumlah 7,86 org

3.      Responden menyatakan tidak tahu berjumlah 1,43 org

Berdasarkan data diatas disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang pendidikan sudah cukup baik akan tetapi masih perlu dilakukan optimalisasi potensi anggota dalam hal pendidikan. Hal ini dilakukan agar mereka tidak terhambat dalam pengembangan pemberdayaan hidup akibat keterbelakangan pendidikan.

Kepemimpinan Pengurus Koperasi

Dalam hal ini para responden menyatakan bahwa kepemimpinan koperasi saat ini mempunyai kemampuan untuk berkembang. Adapun nilai-nilai koperasi keterbukaan, demokrasi, partisipasi, kemandirian, kerjasama, pendidikan dan keperdulian kepada masyarakat merupakan pilar utama kepemimpinan pengurus. Pengurus koperasi kredit union pada dasarnya merupakan cita-cita yang diwujudkan dalam bentuk prinsip fundamental. Dalam struktur organisasi sangat ditentukan oleh karakteristik anggota yang kreatif dan mempunyai tanggung jawab dalam penabungan. Hal tersebut tetap diberlakukan oleh kepemimpinan pengurus, agar anggota memahami hak dan tanggung jawab serta memenuhi kewajibannya. Hal ini akan menumbuhkan kesadaran kolektif dan loyalitas pengurus kepada organisasi yang kemudian akan menjadi baris kekuatan koperasi kredit union dengan demikian kepengurusan juga harus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agak dapat melaksanakan kewajiban serta tanggung jawab jangka panjang. Berikut ini adalah tanggapan responden terhadap kepemimpinan pengurus :

1.      Responden menyatakan baik berjumlah 34org

2.      Responden menyatakan tidak baik berjumlah 40,9org

3.      Responden menyatakan tidak tahu berjumlah 1,91org

Berdasarkan data diatas bisa dilihat walaupun kepemimpinan pengurus sudah cukup baik akan tetapi masih perlu dilakukan optimalisasi pengurus untuk membina anggota kredit union.

Manajemen Koperasi

Berfikir secara administratif adalah bagaimana berfikir secara penyelenggaraan segala sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Yang berarti kita harus merencanakan jalannya sebuah usaha, mengembangkan organisasi usaha, menerima, menyaring, mendidik, menempatkan dan memanfaatkan oranglain. Dalam hal ini para responden mengatakan administrasi keuangan didukung sedikitnya 29org, berate masih ada anggota yang belum berjalan secara maksimal. Para responden mengatakan bahwa pengawas selalu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah internal koperasi. Dengan demikian tanggapan responden mengenai manajemen administrasi kredit union dapat diakumulasikan sebagai berikut :

1.      Responden menyatakan baik berjumlah 30,91org

2.      Responden menyatakan tidak baik berjumlah 6,91org

3.      Responden menyatakan tidak tahu berjumlah 2,18org

Dari data tersebut dapat diasumsikan bahwa manajemen koperasi sudah dilakukan cukup baik. Tetapi harus tetap saja diperlukan optimalisasi pengetahuan manajemen kepada anggota agar keberhasilan kredit union memfokuskan diri pada pelayanan anggota semakin tinggi. 

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, 2001. Peranan Aktivitas Credit Union Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Tesis (S-2) Tidak Diterbitkan. Medan. Program Magister Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP-USU). 

Atmosudirjo, Prajudi. 1982. Dasar-dasar Administrasi Niaga. Jakarta: Chalia Indonesia.

Badaruddin & Nasution, M. Arief. 2005. Modal sosial dan Pemberdayaan Komunitas Nelayan (Isuisu Kelautan dan Kemiskinan Hingga Bajak Laut. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hendrojogi, 1997. Azas-azas Koperasi; Teori dan Praktek. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada. Kartasasmita, Ginandjar. 1995. Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.

Krisnamurti, Bayu. 1998. Perkembangan Kelembagaan dan Perilaku Usaha Koperasi Unit Desa di Jawa Barat. Kajian Cross Section (Tidak Diterbitkan). Bogor. Institut Pertanian Bogor.

 Manurung, M. 1998. Indonesia Menuju Demokrasi Ekonomi; Kumpulan Makalah Sistem Ekonomi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 

Marbun, Dunan. 1999. Peranan Credit Union dalam Mengelola Simpan-pinjam Untuk Meningkatkan Pembangunan

Ekonomi di Wilayah Pedesaan. Tesis (S-2) Tidak Diterbitkan. Medan. Program Magister Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP-USU).

Mikkelsen, Britha. 1999. Metode Penelitian Partisipatorisdan Upaya-upaya Pemberdayaan. Jakarta: Obor Indonesia.

Mubyarto. 1999. Reformasi sistem Ekonomi, dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan. Yogyakarta: Aditya Media.

Mutis, Thoby. 1983. Organizational Competency and Effectiveness of The Jakarta Credit Cooperation/Credit Union (CU). Philippines: South East Asia Interdisciplinary Development Institute.

 Mutis, Thoby. 1992. Pengembangan Koperasi; Kumpulan Karangan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

 Ngo, A. Petrus. 2002. Ketua Credit Union Daya Lestari samarinda, Mengapa harus Credit Union?, Makalah disampaikan pada Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat tanggal 2 Juli, Jakarta. 

Ningrum, Natasia S. 2005. Larangan Praktik Monopoli dan Perjuangan Tidak sehat. Wawasan.

Sukardi, 2003. Sritua Arif: Ekonomi Rakyat di Era Globalisasi. Makalah disampaikan Pada Seminar Sehari Memperingati 100 hari Meninggalnya Prof. Dr. Sritua Arif. Medan, FISIP USU.

Sukamdiyo. 1996. Manajemen Koperasi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Titus, K. Kurniadi. 2004. Ekonomi Rakyat. Makalah Pendahuluan Pada Seminar Ekonomi Rakyat tanggal 4 Juni 2004, Lembaga Keuangan Mikro.

 Widiyanti, Ninik. 2002. Manajemen Koperasi. Jakarta:Rineka Cipta.

Analisis Lowongan Pekerjaan

 

• Menganalisis Lowongan Pekerjaan Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura yang bergerak dibidang Programmer.

• Job description : Sebagai Staff Telematika yang ahli dibidang Programmer
• Job Specification : 

1. Softskill : Jujur, teliti, inovatif serta dapat bekerja sama dengan baik dalam team. serta memiliki wawasan yang luas tentang Teknology Informatika terkini dan serius. 
2. Hardskill : Laki-laki usia max 30th, pendidikan S1 Informatika, mengerti troubleshooting PC, menguasai Database mySQL/SQL, dan menguasai Javascript,HTML, dan CSS.

sumber : www.google.com

Neraca Pembayaran Luar Negri

Neraca pembayaran (balance of payment/BoP) merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) yang dinyatakan dalam dolar AS.

Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Berikut adalah pengelompokkan pos-pos dalam neraca pembayaran luar negeri:

·         Neraca perdagangan, merupakan kelompok transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor barang baik migas maupun non-migas.

·         Neraca jasa, merupakan kelompok transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor di bidang jasa.

·         Neraca berjalan, merupakan gabungan neraca perdagangan dan neraca jasa. Apabila lebih banyak pos arus kas masuk (ekspor) maka nilai neraca ini akan berjalan surplus, dan begitu pula sebaliknya

·         Neraca lalu-lintas modal, merupakan kelompok pos-pos yang berkaitan dengan lalu-lintas modal pemerintah bersih (selisih pinjaman dan pelunasan hutang pokok) dan lalu-lintas modal swasta bersih, berikut lalu-lintas modal bersih lainnya yang merupakan selisih penerimaan penamaan modal asing dengan pembayaran BUMN.

·         Selisih yang belum diperhitungkan

·         Neraca lalu-lintas moneter, merupakan kelompok pos-pos yang berkaitan dengan perubahan cadangan devisa.

Beradasarkan transaksi, neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam:

Ø  Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa (defisit).

Ø  Transaksi kredit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara (surplus).

Sedangkan berdasarkan komponen, neraca pembayaran digolongkan sebagai berikut:

§  Neraca Transaksi berjalan (Current Account), neraca transaksi berjalan yang  mencatat semua transaksi ekspor dan impor barang, perbandingan nilai ekspor dan impor barang, pendapatan investasi, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, serta saldo kiriman dan transfer uang dari dank Ke luar negeri baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

§  Neraca Transaksi Modal (Capital Account), neraca transaksi modal yang mencatat nilai investasi langsung pihak swasta asing (Foreign Ditect Invesdment), pinjaman luar negeri yang diberikan oleh perbanakan swasta internasional, serta pinjamana dan hibah dari negaraa laian atau lembaga-lembaga donor seperti IMF dan bank dunia.

§  Neraca Tunai (Cash Account) atau Neraca Internasional, neraca tunai pada dasarnya hanyalah transaksi penyeimbang antara total pengeluaran yang ada pada transaksi berjalan dengan transaksi modal melebihi total penerimaan. 

Neraca pembayaran luar negeri ini berguna untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangan dalam hubungan ekonomi dengan negara lain serta membantu di dalam pengambilan kebijaksanaan moneter, fiskal, perdagangan dan pembayaran internasional. Selain itu juga dapat menunjukkan struktur dan komposisi transaksi ekonomi dan posisi keuangan internasional dari suatu negara dengan mengetahui secara terperinci karena lembaga keuangan seperti IMF, bank dunia dan negara-negara donor juga menggunakan pemberi bantuan keuangan kepada suatu negara melalui rekening neraca pembayaran tersebut.

Namun seringkali neraca pembayaran ini mengabaikan hubungan antara transaksi internasional yang satu dengan yang lain, sehingga ketidak seimbangan dalam neraca pembayaran diasosiasikan dengan satu transaksi saja tanpa melihat hubungannya dengan yang lain. Selain itu surplus transaksi yang sedang berjalan sering dianggap baik, sebaliknya defisit dianggap jelek dan keputusan untuk memberi bantuan (Aid) seharusnya lebih didasarkan pada kekuatan ekonomi negara secara keseluruhan. Dikutip dari Tempo.co-Kamis 16 Mei 2013, Bank Indonesia melansir bahwa defisit neraca pembayaran Indonesia sebesar US$ 6,6 miliar pada triwulan pertama 2013 justru menyebabkan keseimbangan eksternal mengalami perbaikan, hal ini tercermin dari defisit transaksi berjalan yang menyusut dari defisit US$ 7,6 miliar atau 3,5 persen dari PDB pada triwulan IV 2012 menjadi US$ 5,3 miliar atau 2,4 persen dari PDB pada triwulan I 2013. Perbaikan ini diklaim berasal dari dua hal, yaitu naiknya surplus neraca perdagangan non-migas dan penurunan defisit neraca jasa.

Perkembangan Sistem Perekonomian di Indonesia

    
    Sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi pada awal peradaban manusia dilakukan sebagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kelompok. dan sebagian orang masih membutuhkan orang lain untuk mendapatkan barang lain yang sifatnya sebagai barter,umtuk kepentingan masing-masing pihak. adapun tugas pemerintah untuk membantu memperlancar dan menciptakan kondisi yang mendukung kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung.
Di dalam sebuah perekonomian disetiap negara terdapat kebijakan pemerintah diantaranya :
a. berkewajiban melindungi negara dari kekerasan dan serangan negara liberal lainnya
b. melindungi setiap anggota masyarakat sejauh mungkin dari ketidak adilan atau penindasan oleh anggota masyarakat lainnya
c. mendirikan beberapa institusi atau saran untuk umum yang tidak dapat dibuat oleh perorangan.

Sistem Ekonomi Campuran
sistem ekonomi campuran adalah kombinasi logis ketidaksempurnaan kedua sistem ekonomi diatas Liberalisme/Etatisme.sitem campuran mecoba mengkombinasikan kebaikan dari dua sistem tersebut, diantaranya menyarankan perlunya campur tangan pemerintah secara aktif dalam kebebasan pihak swasta dalam kegiatan ekonominya.

Sistem Perekonomian Perencanaan
dalam sistem perekonomian ini kegiatan ekonomi sepenuhnya diatur dibawah kendali negara.
Karakteristik sistem sosialis terencana :
a. faktor produksi dimiliki dan dikuasai oleh pihak pemerintah/negara
b. pengambilan keputusan ekonomi bersifat sentralisasi dengan koordinasi secara terencana
c. rangsangan dan insentif diberikan berupa material dan moral, sebagai saran motivasi bagi para pelaku ekonomi.

namun demikian dari semua program yang dibuat tidak semuanya mendapatkan hasil yang berati bagi perekonomian indonesia.faktor yang menyebabkan kegagalan :
a. program disusun oleh tokoh yang relatif bukan bidangnya
b. keputusan yang dibuat cenderung kepada masalah politik,bukan masalah ekonomi

Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Perekonomian Indonesia

Pendahuluan

            Jumlah  penduduk adalah salah satu indikator  penting dalam suatu Negara.  Para ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah, maka banyak yang harus dicanangkan untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yang semakin bertambah.  Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tersebut, mengundang banyak masalah. Tetapi ini tidak berarti pada zaman dahulu masalah kependudukan tidak ada. Sejalan dengan perkembangan penduduk dunia, Indonesia juga sebagai negara berkembang yang tidak terlepas dari pertambahan penduduk yang cepat.

Pertumbuhan penduduk yang besar dari tahun ke tahun ini memerlukan tambahan investasi dan sarana untuk mendukung kesejahteraan rakyat seperti sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lain sebagai lainnya. Hal ini tentu saja merupakan masalah bagi pemerintah dalam usahanya membangun dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya demi untuk menuju masyarakat yang sesuai dengan isi UUD 1945.  Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat sekarang ini sangat mempengaruhi perekonomian suatu bangsa, karena kita lihat sekarang ini kepadatan penduduk di kota-kota besar di Indonesia mempengaruhi tingkat pendapatan penduduk, jumlah lowongan kerja yang semakin sedikit menyebabkan di Indonesia pada tahun-tahun terakhir banyak perilaku kriminalitas yang terjadi akibat penyimpangan status penduduk yang satu dengan yang lain dan ini menimbulkan status sosial antar masyarakat .

Namun ahli ekonomi lain yaitu Robert Malthus menanggap bahwa pada kondisi awal jumlah penduduk memang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun pada suatu keadaan optimum pertambahan penduduk tidak akan menaikkan pertumbuhan ekonomi malahan dapat menurunkannya. Pada tahun  tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia menunjukkan angka sebesar 205.135 juta jiwa  dengan laju pertumbuhan sebesar 10.380 juta jiwa  atau sebesar 5.33 persen  dari tahun 1995. Sementara itu persentase penduduk miskin selama periode 1996- 2008 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan mengalami penurunan. Sejalan dengan itu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah  (RPJM). Sasaran ini tidak mungkin tercapai bila pemerintah tidak mecahkan masalah kependudukan : seperti besarnya jumlah penduduk Indonesia dan tidak meratanya penyebaran penduduk di Indonesia. Berbagai usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi telah dilakukan pemerintah melalui berbagai program diantaranya program keluarga berencana (KB) yang dimulai awal 1970-an. Begitu pula usaha – usaha yang mengarah pada pemerataan penyebaran penduduk telah dilakukan dengan cara memindahkan penduduk Pulau Jawa diluar Pulau Jawa melalui program transmigrasi. Selain itu dengan telah diberlakukannya program otonomi daerah, diharapkan dapat mengurangi perpindahan penduduk terutama provinsi – provinsi di Pulau Jawa.

RANGKUMAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk mengakselerasikan pembangunan ekonomi keseluruhan. Intinya, kunci sukses pembangunan adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan distribusi pembangunan dan dinamisnya stabilitas sosial maka perlunya peningkatan dari sisi investasi yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Akumulasi dari itu semua tentu akan berdampak terhadap ekonomi secara makro. Investasi sebagai salah satu penyusun PDB, dan dengan meningkatnya investasi itu tentu meningkatkan PDB pula. Investasipun berbanding lurus terhadap tingkat kemampuan masyarakat melakukan pengeluaran. Meningkatnya investasi maka jumlah akumulasi produksi juga meningkat, untuk meningkatkan produksi dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak sehingga pengangguran menurun, pendapatan masyarakat meningkat.

Dengan meningkatnya pendapatan maka meningkat pula kemampuan masyarakat untuk melakukan pengeluaran, semakin banyaklah barang dan jasa yang dibeli. Dimana artinya kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di beberapa bagian di dunia juga  menyebabkan jumlah penduduk meningkat dengan cepat. Di beberapa bagian di dunia ini telah terjadi kemiskinan dan kekurangan pangan. Fenomena ini menggelisahkan para ahli, dan masing – masing dari mereka berusaha mencari faktor – faktor yang menyebabkan kemiskinan tersebut.

Menurut Candra Mustika sebagai Dosen  Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, dalam jurnalnya tentang “PENGARUH JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA” , Vol.1, No.4 yang diterbitkan pada Oktober 2011 secara umum menjelaskan bahwa sejalan dengan itu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk juga merupakan sasaran utama pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Upaya ini juga dilakukan karena jumlah penduduk dianggap sebagai sumber daya manusia yang potensial untuk memajukan perekonomian Negara.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi dalam meningkatkan produksi suatu perusahaan, dengan jumlah penduduk yang banyak Indonesia memiliki potensi persediaan tenaga kerja yang cukup banyak tetapi tidak semua yang potensial tersebut dapat terserap di tiap sektor produksi sehingga menimbulkan pengangguran. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cendrung menurun. Meski demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja.

Terkait dengan jurnal diatas ada beberapa cara dalam mengatasi laju pertumbuhan penduduk , seperti yang ditulis oleh Ida Rafidah dan Arief Wibowo sebagai anggota Departemen Biostatistika dan Kependudukan FKM UNAIR dalam jurnalnya yang berjudul “Peran KB Sebagai Pengontrol Laju Penduduk Terhadap Perekonomian Indonesia”. Secara umum menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan berbagai jenis masalah yang dihadapi, salah satunya adalah dibidang kependudukan yaitu masih tingginya pertumbuhan penduduk. Untuk mengatasinya pemerintah mencanangkan program Keluarga Berencana (KB). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan akseptor melakukan Keluarga Berencana (KB) suntik antara lain pendidikan, pekerjaan, tingkat pengetahuan, sikap, jumlah anak, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, dukungan tenaga kesehatan dan dukungan suami. Dalam hal tersebut terdapat Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dukungan suami sedangkan variable terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan akseptor melakukan Keluarga Berencana (KB) suntik.

Tujuan umum adanya program kelurga berencana Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Tujuan khusus program keluarga berencana yaitu meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunnya jumlah angka kelahiran bayi,meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran.

Selain program KB tersebut, pemerintah juga memerlukan tambahan investasi untuk mendukung kesejahteraan rakyat seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan khususnya di bidang perekonomian masyarakat. Seperti hal nya dijelaskan oleh Afrizawati Staf Pengajar Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Sriwijaya , Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis – ISSN: 2085-1375, dalam jurnalnya tentang “Pengaruh Tingkat Penduduk Terhadap Investment Grade di Indonesia” yang diterbitkan pada Edisi Ke-VI, November 2011, secara umum bahwa peranan investasi dalam pertumbuhan ekonomi diprediksi akan semakin meningkat, hal ini didorong berbagai faktor positif seperti potensi pencapaian investment grade serta perbaikan iklim investasi dan birokrasi.

Pencapaian investment grade merupakan bentuk pengakuan terhadap kokohnya fundamental ekonomi makro Indonesia yang berhasil dibangun pemerintah selama beberapa tahun ini. Istilah investment grade merujuk pada sebuah peringkat yang menunjuk utang pemerintah atau perusahaan, memiliki rasio yang relatif rendah dari default atau gagal bayar sehingga memiliki tingkat kepercayaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang (Syadullah, 2011: 1). Investment grade diberikan kepada suatu negara yang memiliki fundamental ekonomi yang kuat, stabilitas politik jangka panjang yang stabil dan memiliki manajemen anggaran pemerintah serta kebijakan moneter yang solid. Keseluruhan faktor tersebut dapat diprediksi serta di tandai dengan defisit anggaran yang rendah, rasio hutang rendah dan inflasi yang terkendala di berbagai sektor.

Adanya pemberian peringkat label Investment grade dalam hal ini lembaga pemeringkat internasional yaitu Fitch Ratings akan memberikan pengaruh yang cukup kuat bagi para investor asing untuk menanamkan investasinya ke Indonesia. Lembaga ini merupakan suatu badan pemerhati dan pemberi peringkat tingkat kelayakan suatu kelayakan suatu negara utntuk berinvestasi. Kemajuan positif ini dapat membangkitkan harapan bahwa Indonesia merupakan Negara yang layak dijadikan tempat berinvestasi aman bagi para investor. Seperti diketahui sejak krisis moneter tahun 1997, Indonesia kehilangan status Investment grade, dimana peringkat Indonesia mengalami downgrade, bahkan pernah dinyatakan default atau gagal, setelah 14 (empatbelas) tahun lepas menyandang investment grade akhirnya desember 2011 yang lalu, indonesisa mendapatkan kembali peringkat tersebut.

Peringkat investasi Indonesia naik dari BB+ menjadi BBB- dengan outlook stable. Seperti diketahui bahwa investasi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara yang di tandai dengan meningkatnya kegiatan volume investasi baik penanaman modal asing maupun domestik, sehingga kedepannya akan memberikan efek positif yang signifikan terhadap perekonomian secara makro, implikasi ini dapat terlihat pada perubahan nilai tukar, imbal hasil obligasi pemerintah dan pasar kredit. Indikator-indikator itu menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sebenarnya tidak kalah dibandingkan ekonomi negara-negara yang telah memperoleh peringkat investment grade.

Pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk mengakselerasikan pembangunan ekonomi keseluruhan. Intinya, kunci sukses pembangunan adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan distribusi pembangunan dan dinamisnya stabilitas sosial maka perlunya peningkatan dari sisi investasi yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Meskipun telah mengalami kenaikan peringkat investasi, Indonesia masih dihadapkan pada tiga masalah penghambat laju pertumbuhan ekonomi. Ketiga masalah itu adalah birokrasi, korupsi, dan infrastruktur. Sosiolog asal Jerman, Max Weber, mengatakan birokrasi merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan upaya penciptaan industri modern. Tanpa birokrasi tidak akan mungkin dicapai ekonomi modern berkelanjutan, industrialisasi yang cepat, dan take-off into selfsustained growth (Giddens, 1985: 195).

Akumulasi dari itu semua tentu akan berdampak terhadap ekonomi secara makro. Investasi sebagai salah satu penyusun PDB, dan dengan meningkatnya investasi itu tentu meningkatkan PDB pula. Investasipun berbanding lurus terhadap tingkat kemampuan masyarakat melakukan pengeluaran. Meningkatnya investasi maka jumlah akumulasi produksi juga meningkat, untuk meningkatkan produksi dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak sehingga pengangguran menurun, pendapatan masyarakat meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan maka meningkat pula kemampuan masyarakat untuk melakukan pengeluaran, semakin banyaklah barang dan jasa yang dibeli. Dimana artinya kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

KESIMPULAN

Setelah mempelajari dan memahami ketiga jurnal tersebut, kami dapat menarik kesimpulan bahwa Sumber daya manusia yaitu penduduk dalam konteks pembangunan ekonomi memiliki peran ganda. Peran ganda penduduk dalam konteks pembangunan ekonomi adalah sebagai produsen dan juga sebagai permintaan. Sejalan dengan peran ganda tersebut, penduduk dapat menjadi faktor pendorong dan juga penghambat pembangunan ekonomi.

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan banyak atau sedikitnya pertumbuhan penduduk tiap tahun dalam kurun waktu tertentu, umumnya 10 tahun. Indonesia merupakan negara yang memiliki laju pertumbuhan yang tinggi. Adapun tindakan yang telah dan dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengontrol laju pertumbuhan penduduk adalah:

1.                  Program keluarga berencana

Keluarga berencana (disingkat KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi, Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua. Gerakan ini mulai dicanangkan pada tahun akhir 1970-an. Tujuan umum adanya program kelurga berencana Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk.

2.                  Meningkatkan sumber daya manusia yang telah ada

Peningkatan sumber daya manusia yang telah ada dapat dilakukan dengan pendidikan formal maupun informal, sehingga dapat menunjang peningkatan produktifitas guna mengimbangi laju pertumbuhan penduduknya. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia menyebabkan tidak meratanya penduduk dalam suatu wilayah. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai program untuk menekan laju pertumbuhan tersebut, namun dampak negatif seperti banyaknya tingkat pengangguran akibat tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja, tidak dapat dihindarkan. Karena tidak meratanya jumlah penduduk menyebabkan sumber potensial dalam suatu sektor pendapatan negara juga tidak bekerja maksimal. Hal inilah yang menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi.

3.                  Tingkat penduduk terhadap investasi

            Investasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara. Indonesia sebagai Negara yang memiliki potensi yang besar, dalam hal ini tentunya juga berupaya menarik investor sebanyak-banyaknya. Indonesia memiliki daya tarik diantaranya dikarenakan memiliki sumber daya manusia  yang potensial. Namun sayangnya, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang belum merata dan belum banyak terdidik. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah kita dalam upaya memajukan perekonomian Negara.

            Jadi, semakin rendah laju pertumbuhan penduduk suatu negara akan semakin menguntungkan bagi peningkatan kemakmuran negara tersebut. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menimbulkan banyak masalah bagi negara jika tidak diikuti dengan peningkatan produksi dan efisiensi dibidang lainnya. Banyaknya jumlah penduduk akan menambah beban sumber daya produktif terhadap sumber daya yang belum produktif yang akibat lanjutnya akan menciptakan masalah sosial yang cukup rumit.