Korban Tewas Pohon Maut Kebun Raya Bogor Jadi 7 Orang

Petugas Polresta Bogor di lokasi pohon tumbang Kebun Raya Bogor (Liputan6.com/Bima Firmansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Korban meninggal dunia akibat tertimpa pohon tumbang di Kebun Raya Bogor (KRB) (KRB), Jawa Barat, bertambah satu orang. Dengan begitu, total korban tewas pohon maut berjumlah 7 orang.

Korban ketujuh itu bernama Nur Ali (52), warga Cibinong, Kabupaten Bogor. Dia menghembuskan nafas terakhir di RS PMI Bogor pada Sabtu 17 Januari 2015 dini hari setelah 7 hari dirawat.

"Benar, pasien meninggal pada Sabtu dinihari setelah dirawat selama 7 hari di RS PMI," ujar Kepala Humas RS PMI Yudha saat dikonfirmasi, Senin (19/1/2015).

Yudha mengatakan, selama perawatan korban dirawat di ruang Flamboyan RS PMI. Pada saat peristiwa pohon tumbang, Nur Ali mengalami luka di bagian perut akibat tertimpa pohon besar tersebut.

"Jenazah sudah dibawa pihak keluarga ke rumah duka untuk dimakamkan," pungkas Yudha.

korban pohon tumbang lainnya, Ahmad Saefulah (43) sebelumnya meninggal dunia di RS Sentra Medika, Cibinong, Selasa 13 Januari 2015 lalu. Sudah 7 orang yang meninggal akibat tumbangnya pohon jenis Damar atau Agathis dammara pada Minggu 11 Januari 2015 lalu tersebut.

Pohon Damar itu tumbang menimpa puluhan pengunjung KRB. Dalam kejadian tersebut, 7 orang tewas dan 29 lainnya mengalami luka-luka. Seluruh korban tewas dan luka merupakan karyawan PT Asalta Mandiri Agung yang sedang melaksanakan gathering.

Korban tewas dalam peristiwa itu, Saefulloh (43), Sarijo (40), Supriyono (32), Suryana (43), Rizki (25), Ahmad Saefullah (43), dan Nur Ali (52).

Kasat Reskrim Polres Bogor Kota AKP Auliya Djabar mengatakan, pihaknya sudah memeriksa dua saksi dari pihak korban. Yaitu Kepala Subbidang Pemeliharaan Koleksi Tumbuhan KRB, Izu Andry dan Fijridiyanto.

"Ahli pohon dari IPB juga sudah kita datangkan. Hasil penelitian sementara di lokasi kejadian, menurut ahli pohon IPB, pohon damar itu secara visual memang sudah keropos dan tidak sehat," pungkas Auliya. (Ali/Ein)

 http://news.liputan6.com/read/2163047/korban-tewas-pohon-maut-kebun-raya-bogor-jadi-7-orang

OJK Minta Industri Jasa Keuangan Manfaatkan Arah Ekonomi Jokowi

   Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2015. Dalam acara ini dihadiri pimpinan pelaku jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, industri keuangan non bank (IKNB) serta sejumlah asosiasi di industri jasa keuangan.

   Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad mengatakan, industri jasa keuangan akan mengahadapi tantangan yang berat pada tahun ini. Dia bilang, untuk itu OJK akan memberikan arahan pada industri jasa keuangan.

  "Ada tiga hal yaitu mengoptimalkan sektor perekonomian, meningkatkan daya tahan sektor jasa keuangan mewujudkan stabilitas perekonomian dan mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan akses keuangan dan kemandirian finansial masyarakat dalam mendukung pemerataan pembangunan," kata dia, Jakarta, Jumat (16/1/2014).

   Lebih lanjut, program Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggenjot infrastruktur harusnya menjadi momen yang baik bagi industri jasa keuangan. Untuk itu, pihaknya berinisiatif untuk mendorong pendanaan yang lebih besar untuk jangka panjang.

   Terutama, kata dia pembiayaan dari pasar modal. "Kami menginginkan agar jumlah perusahaan termasuk BUMN memanfaatkan pendanaan melalui pasar modal di Indonesia, baik penjualan atau penerbitan ekuitas maupun surat utang," paparnya.

OJK juga telah menyiapkan inisiatif untuk pendalaman pasar modal terutama di sisi penawaran.

  "Dalam meningkatkan pendalaman pasar modal terutama di sisi penawaran yaitu penyederhanaan proses penawaran umum, perluasan produk investasi untuk pembiayaan sektor tertentu dan peningkatan kulitas profesi, lembaga penunjang, perusahaan efek dan manajer investasi," tandas dia. (Amd/Gdn)

http://bisnis.liputan6.com/read/2162031/ojk-minta-industri-jasa-keuangan-manfaatkan-arah-ekonomi-jokowi

Malam Eksekusi Hingga Kremasi Para Terpidana Mati

  Lewat tengah malam, mobil patroli DVI Dokkes Polda Jawa Tengah dan ambulans dari Polresta Surakarta masuk ke Markas Brimob Gunung Kendil Boyolali, Jawa Tengah melalui pintu belakang. Kedatangan mereka untuk membawa jenazah terpidana mati kasus narkoba asal Vietnam Tran Thi Bich Hanh alias Asien.
Sebelum mobil-mobil itu bergerak masuk, sekitar pukul 00.30 WIB, Minggu 18 Januari 2015, terdengar suara tembakan yang cukup keras dari dalam Markas Brimob Boyolali sebanyak 1 kali. Hari pun beranjak siang. Seperti ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Senin (19/1/2015), jenazah Asien kemudian dikremasi di Krematorium Kedungmundu, Semarang, Jawa Tengah.
Sebelum dikremasi, jenazahnya didoakan seorang pendeta dan sejumlah orang lain yang turut hadir. Seperti permintaan terakhirnya, abu jenazah warga Vietnam itu kemudian diletakkan di samping makam pendetanya yang bernama Yuke.
Sementara di tempat lain, 4 jenazah terpidana mati dibawa keluar dari LP Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Mereka dieksekusi hari itu pukul 00.15 WIB.

  Sementara itu, di LP Nusakambangan, 4 dari 5 jenazah terpidana mati dibawa keluar setelah menjalani eksekusi pada pukul 00.15. Ang Kim Swi (WN Belanda), dan Marco Arche Cardoso Moreira (WN Brasil) dibawa untuk dikremasi di Kaliori, Banyumas, Jawa Tengah. Sedangkan jenazah Rani Andriani dibawa pulang ke Cianjur, Jawa Barat. Kemudian jenazah Daniel Enemuo (WN Nigeria) dibawa ke Jakarta.
Namun 1 jenazah, yaitu Namaona Denis asal asal Malawi dimakamkan di kompleks Lapas Besi Nusakambangan.

Penjagaan ketat dilakukan petugas kepolisian menjelang kedatangan jenazah Ang Kim dan Marco Archer yang akan di kremasi di Desa Kaliori, Banyumas. Menjelang pagi, kedua jenazah tiba di krematorium menggunakan 2 mobil ambulans.

Terkait eksekusi 6 terpidana mati narkoba ini, Kejaksaan Agung menegaskan komitmen Indonesia terhadap pemberatasan narkoba tidak akan berubah.

"Daripada sikap tegas Pemerintah Indonesia, bahwa kita tidak pernah ada kompromi dengan para pelaku, jaringan, sindikat, pengedar, dan bandar kejahatan narkotika ini," kata Jaksa Agung M Prasetyo.

Proses eksekusi terhadap terpidana mati lainnya akan segera dilaksanakan setelah persoalan hukum masing-masing yang bersangkutan telah selesai. (Nfs/Ndy)

Kejagung menegaskan bahwa komitmen Indonesia dalam memberantas narkoba tidak akan berubah, termasuk hukuman mati.

 http://news.liputan6.com/read/2162875/malam-eksekusi-hingga-kremasi-para-terpidana-mati

JK Kaget Calon Kapolri Budi Gunawan Jadi Tersangka KPK

KPK telah menetapkan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka. Kabar ini pun membuat Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK terperanjat dan kaget.

"‎Saya belum tahu, saya baru dengar," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (13/1/2014). JK enggan mengomentari kabar ini. Dia juga mengaku belum berkoordinasi dengan Presiden Jokowi. "Saya belum ada komentar," ucap dia.

Terkait calon pengganti Budi, JK mengaku menyerahkan hal tersebut kepada Jokowi. "Itu hak prerogatif Presiden. Kan baru saja ini, akan saya cek dulu," tandas JK.
Budi Gunawan diduga terlibat kasus korupsi saat menjabat sebagai kepala biro Kepala Pembinaan Karier di Polri. Hal ini diungkapkan oleh Ketua KPK Abraham Samad.

"Komjen BG (Budi Gunawan) sudah menjadi tersangka kasus Tipikor saat menduduki kepala biro kepala pembinaan karir," ujar Ketua KPK, Abraham Samad. Dia juga menjelaskan, penyelidikan perkara ini sudah dilakukan lembaganya sejak tahun lalu.

"Kami melakukan penyidikan setengah tahun lebih terhadap kasus transaksi mencurigakan," ujar Samad. Samad mengatakan, Budi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sebelumnya nama Budi Gunawan diajukan Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR, menggantikan Jenderal Sutarman yang masa jabatannya akan habis pada Oktober 2015 mendatang.

Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa Budi Gunawan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. (Ndy/Sun)

http://news.liputan6.com/read/2160349/jk-kaget-calon-kapolri-budi-gunawan-jadi-tersangka-kpk

Tak Ada Kompromi Eksekusi Mati

Salah satu petugas merapikan barang bukti narkotika jenis sabu saat jumpa pers di Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, Kamis (13/11/2014). Sebanyak 19,3 kg shabu dan 1,03 heroin disita Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah) 

 

Liputan6.com, Jakarta - "Dorrr.." Suara tembakan bersamaan terdengar dari dalam Markas Komando (Mako) Brigade Mobil (Brimob) Subden 3 Detasemen C Gunung Kendil, Boyolali, Jawa Tengah. Tembakan itu diduga tanda eksekusi mati telah dilaksanakan regu penembak terhadap terpidana mati kasus narkoba, Tran Thi Bich Hanh.

Warga sekitar mengaku kaget mendengar suara tembakan yang meletus pada Minggu 17 Januari 2015 pukul 00.46 WIB itu. "Suara tembakannya terdengar serempak. Suaranya sangat keras sekali," ujar salah satu warga, Irfandi.

Boyolali menjadi salah satu lokasi eksekusi terhadap terpidana mati wanita asal Vietnam. Pada waktu yang sama, ada 5 terpidana mati kasus narkoba lainnya yang dieksekusi di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Mereka adalah Marco Archer Cardoso Moreira (WN Brasil), Rani Andriani alias Melisa Aprilia (WNI), Namaona Denis (WN Malawi), Daniel Enemuo alias Diarrassouba Mamadou (WN Nigeria), dan Ang Kiem Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir alias Tommi Wijaya (warga Belanda).

Jaksa Agung HM Prasetyo memastikan eksekusi enam terpidana mati itu telah dilakukan. Ia menyatakan eksekusi di kedua tempat berbeda hanya berjalan sedikit lebih lambat seperti direncanakan.

"Di Nusakambangan untuk 5 terpidana mati dieksekusi pukul 00.30 WIB dan 00.40 WIB dipastikan telah meninggal dunia. Sedangkan di Boyolali eksekusi pukul 00.46 WIB," ujar Jaksa Agung Prasetyo kepada Liputan6.com saat dihubungi, Minggu dini hari

Eksekusi mati terhadap 6 terpidana ini 'menyulut emosi' Brasil dan Belanda. Dua negara itu menilai hukuman mati merupakan bentuk kekejaman dan bisa 'merusak' hubungan antarnegara. Keduanya mengambil sikap menarik dubes di Jakarta sebagai protes terhadap eksekusi mati yang dikenakan terhadap 2 warga negaranya.

Indonesia tak ambil pusing dengan penarikan duta besar itu. Kemlu RI menghormati sikap kedua negara tersebut. Hal ini dinilainya sebagai hak dari negara bersangkutan. Namun begitu, pemerintah Indonesia berjanji akan tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat ini.

"Indonesia akan terus berupaya meningkatkan hubungan bilateral dengan negara negara sahabat," ujar bicara Kemenlu Arrmatha Nasir kepada Liputan6.com di Jakarta.

Tetap Laksanakan

Kendati menyisakan protes, hukuman mati akan tetap dilaksanakan di Indonesia. Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan, eksekusi mati tersebut merupakan tindakan hukum positif di Indonesia

"Eksekusi pidana mati bukan menggembirakan, ini memprihatinkan, tapi tetap harus dilaksanakan. Hukum harus dilaksanakan. Putusan Jaksa laksanakan putusan yang memiliki hukum tetap," ujar Prasetyo.

Sikap ini merupakan wujud ketegasan pemerintah Indonesia bahwa tak ada kompromi dengan pelaku jaringan, sindikat, dan bandar narkotika. ‎Namun begitu, ketegasan ini tetap berjalan pada proses yang telah ditentukan. Eksekusi mati menjadi proses akhir dari penanganan perkara.

"Semua hak diberikan (kepada terpidana sebagai) wujud dari perlakuan kita pada mereka, bahwa sisi kemanusiaan tetap diperhatikan dan dijunjung tinggi, termasuk permintaan terakhir terpidana mati sudah dipenuhi seluruhnya," ujar Prasetyo.

Ketegasan serupa juga disampaikan Presiden Joko Widodo. Dalam akun Facebook miliknya, presiden yang biasa disapa Jokowi ini menyatakan negara berperang melawan mafia narkoba.

"Perang terhadap Mafia Narkoba tidak boleh setengah-setengah, karena Narkoba benar-benar sudah merusak kehidupan baik kehidupan penggunanya maupun kehidupan keluarga pengguna narkoba," tulis Jokowi dalam laman Facebook-nya, Minggu 18 Januari 2015.

Jokowi mengungkapkan dampak dari narkoba tersebut. Menurut dia, tak ada kebahagiaan hidup yang didapat dari menyalahgunakan Narkoba.

"Negara harus hadir dan langsung bertempur melawan sindikat Narkoba," tegas Jokowi.

Tunggu Giliran

Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan eksekusi mati terhadap 6 terpidana kasus narkoba merupakan proses perjalanan terakhir atas perbuatan yang sudah dilakukan masing-masing terpidana. Pemerintah tak ada kompromi terhadap narkoba.

"Wujud dari sikap tegas pemerintah Indonesia bahwa kita tak ada kompromi dengan pelaku jaringan, sindikat, dan bandar narkotika ini," kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Minggu (18/1/2015).

Dia pun mengimbau semua kalangan agar turut aktif mencegah peredaran narkoba. Menurut Prasetyo, pengedaran narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa. Sehingga harus ditangani dengan luar biasa juga.

"Memang ada yang belum yakin betapa ini harus kita lakukan, seiring dengan berjalannya waktu, apa yang dilakukan ini tidak keliru. Banyak dukungan warga masyarakat atas penanganan perkara narkotika ini, walau masih ada yang belum paham ini demi kepentingan kita bersama," tutur dia.

Kejaksaan, tegas dia, tidak akan surut untuk menuntut hukuman maksimal pada pelaku kejahatan narkotika, khususnya para pengedar, pengimpor dan bandar. "Dituntut seberat-beratnya," ucap Prasetyo.

Karena itu, kejaksaan memastikan akan kembali mengeksekusi mati terpidana lainnya yang masuk dalam daftar tunggu. Namun hal itu dilaksanakan setelah masalah hukumnya selesai. "Semua segera dilaksanakan," tegas HM Prasetyo.
Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebut ada sekitar 66 terpidana mati kasus narkotika yang sedang menunggu jadwal untuk dieksekusi. Dari jumlah itu, 39 orang merupakan warga negara asing (WNA) dan sisanya warga negara Indonesia.

Terpidana WNA didominasi dari Afrika dan Asia, dengan jumlah terbanyak pemegang paspor Nigeria dan Malaysia, masing-masing enam orang.

Hasil riset BNN bekerja sama dengan Universitas Indonesia menunjukkan angka prevalensi pengguna narkoba usia 10-59 tahun mencapai 2,32 persen pada 2012. Angka itu dari tahun ke tahun terus meningkat bahkan pada 2015 diperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,8 juta jiwa.

Eksekusi mati ini diharapkan akan membuat jera para pelaku narkoba. Dengan begitu, laju grafik penggunaan barang haram di Indonesia akan merosot dan diharapkan akan terhenti. Anak bangsa pun dapat merajut masa depannya dengan tenang.

"Indonesia Sehat, Indonesia tanpa Narkoba....."

 http://news.liputan6.com/read/2162763/tak-ada-kompromi-eksekusi-mati

Puncak Bencana di Indonesia Terjadi pada Januari 2015

 

Tiga daerah paling banyak bencana adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur

 

 

 

Bencana longsor di Banjarnegara 

 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut puncak bencana di Indonesia akan terjadi pada Januari 2015. Hal tersebut diketahui berdasarkan pola kejadian bencana di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya.

"Lebih dari 90 persen bencana di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi yaitu banjir, longsor, puting beliung, kekeringan, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutan lahan," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan persnya, Minggu 21 Desember 2014.

Sutopo pun mengatakan puncak musim hujan akan terjadi pada Januari 2015 di sebagian besar wilayah Indonesia. Selama Desember-Maret, curah hujan akan tinggi sehingga pada Januari diprediksi banyak terjadi banjir, longsor dan puting beliung.

"Di Indonesia, rata-rata kejadian bencana 1.295 kejadian per tahunnya. Tiga daerah paling banyak bencana adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, karena memang penduduknya banyak di daerah ini," paparnya.

Bertambahnya penduduk yang akhirnya tinggal di daerah rawan bencana, kata Sutopo, adalah konsekuensi dari lemahnya implementasi tata ruang dan penegakan hukum. Kawasan industri dibangun pada daerah-daerah rawan bencana. Masyarakat dibiarkan tinggal di daerah rawan banjir dan longsor tanpa ada proteksi yang memadai.

"Banjir dan longsor sebenarnya adalah bencana yang dapat diminimumkan risikonya. Sebab kita sudah tahu kapan, dimana dan apa yang harus dilakukan. Kunci utama itu semua adalah mitigasi struktural dan nonstructural komprehensif, penataan ruang dan penegakan hukum," jelas dia.


 http://rtv.co.id/read/news/682/puncak-bencana-di-indonesia-terjadi-pada-januari-2015

Memanusiakan Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (PKL) di beberapa kota besar identik dengan masalah kemacetan arus lalu lintas, karena PKL memanfaatkan kelompok pedagang itu memanfaatkan trotoar sebagai media berdagang.

Kelompok ini pun kerap diusir dan dikejar petugas karena mempergunakan lahan bisnis tidak sesuai dengan tata ruang perkotaan.

Akan tetapi, bagi sebagian kelompok masyarakat, PKL justru menjadi solusi mereka karena menyediakan harga lebih miring. Lihat saja, bagi mereka yang berpendapatan cekak pedagang kaki lima adalah pilihan.

Hal ini membuat pembersihan usaha mikro itu di lokasi-lokasi strategis menjadi kontroversial dilihat dari kaca mata sosial. Setiap hari mereka ulet berjuang untuk menghidupi keluarga, sembari kucing-kucingan dengan aparat. Akankah perjuangan itu harus dilalui sepanjang hari, minggu, bulan, bahkan sampai bertahun-tahun?

Akhir-akhir ini berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta mulai memberi perhatian bagi kelangsungan bisnis pedagang kaki lima, salah satunya Kementerian negara Koperasi dan UKM.

Ikhwan Asrin, Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, menyatakan PKL dalam visi instansi itu adalah pengusaha tangguh yang harus dihargai.

"Mereka harus dihargai karena perjuangannya luar biasa. Tidak pernah menerima permodalan dari pemerintah maupun perbankan, akan tetapi bisa survive," tegas Ikhwan.

Sebagai penghargaan untukmereka, kata-kata pedagang kaki lima dihilangkan dari kamusnya, diganti pedagang kreatif lapangan, karena sebutan pedagang kaki lima telah menurunkan derajat pebisnis mandiri.

Kelompok itu justru mampu menciptakan lapangan kerja dan penyumbang retribusi bagi pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi telah menginstruksikan penggantian istilah itu kepada pimpinan dinas terkait maupun kabupaten/kota.

"Jika PKL diarahkan dan dibina serta diberdayakan, dampaknya terhadap perekonomian daerah dan nasional sangat dahsyat," katanya. Berdasarkan data Asosiasi Pedagang Pasar se-Indonesia (ASPPSI) jumlah pedagang mikro ini mencapai 11 juta orang.

Penyediaan lahan


Selain pengubahan istilah, pejabat daerah juga diminta menyediakan lahan bagi mereka. Dampak jangka panjangnya menampung tenaga kerja tambahan nonformal sebagai tenaga lepas ataupun menambah pendapatan asli daerah dari retribusi PKL dan parkir.

"Jika PKL diarahkan dan dibina serta diberdayakan, dampaknya terhadap perekonomian daerah dan nasional sangat dahsyat."

Program semacam ini mulai dilaksanakan di Sumbar. Untuk ketertiban dan mencuatkan kesan profesional, pemerintah setempat meregistrasi calon-calon pedagang yang akan menempati areal baru.

Sementara itu, Koperasi Properti Usaha Kecil Menengah Indonesia


(Kopukmi) di Pusat Grosir Cililitan (PGC) mengorganisasikan 130 PKL di sekitar bekas Gedung Ramayana Blok M untuk menempati lantai dasar WRS Bazar Center, nama baru Ramayana.

Kelompok itu sebelumnya berkeliaran, kini tertib di lantai tanpa fasilitas pendingin ruangan. Namun, Kopukmi belum menggunakan pedagang kreatif lapangan.

Rizal Mulyana, Ketua Kopukmi dan juga Direktur Operasional PT Wahana Rezeki Semesta (WRS), menuturkan lokasi bagi pedagang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial koperasi dan perusahaannya.

"Kami berupaya membuktikan bahwa mereka adalah pengusaha gigih. Mereka bahkan bersedia memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan yang kami terapkan," ungkap Rizal Mulyana.

Dengan misi peningkatan kualitas hidup PKL, sebelumnya berdagang di jalanan dan dianggap momok karena berbaur dengan preman, temyata masih bisa dibina. "Mereka hanya berupaya mencari uang demi hidup keluarga."

Dari Surabaya, Braman Setyo, Kepala Dinas UKM Jawa Timur, beru paya menciptakan lingkungan koi.-dusif bagi lokasi PKL dengan membuat klaster PKL di kabupaten/kota Jatim.

"Saya sudah mendapat instruksi dari Gubernur Jawa Timur," tukas Braman. Saat ini hanya tiga kota besar yang bisa merelokasi PKL, yakni Malang, Surabaya dan Jember.

Dia mengaku tidak malu mengadopsi model yang sukses diterapkan Kota Manado dalam menata PKL. Kota di Sulut ini telah menciptakan suasana nyaman dalam penanganan pedagang kaki lima karena mereka tak lagi berkeliaran.

http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=119:memanusiakan-para-pedagang-kaki-lima-&catid=54:bind-berita-kementerian&Itemid=98