Repot, putar-putar cari jalan alternatif, dan menyusahkan. Mungkin
itu sebagian keluhan warga Jakarta khususnya pengendara sepeda motor
menanggapi aturan baru Pemerintah DKI Jakarta.
Pernyataan ini dilontarkan para bikers menanggapi larangan roda dua
melintasi jalan protokol, seperti Bundaran Hotel Indonesia hingga Jalan
Medan Merdeka Barat.
Salah satunya, Aco Bule, salah satu penggiat otomotif dari komunitas
"Yamaha Motor Club". Dia tidak setuju terhadap rencana Pemprov DKI
Jakarta melarang sepeda motor untuk melintasi beberapa jalanan protokol,
mulai Desember 2014.
Aco menuturkan, saat ini masih banyak warga
Jakarta yang dituntut mobilitas tinggi dalam melakukan pekerjaannya.
"Kalau seperti bos-bos perusahaan yang hanya datang dan pulang dari
kantor mungkin tidak masalah. Tapi, banyak juga kan pekerjaan seperti
jurnalis, pengantar barang, atau surveyor yang membutuhkan kemudahan akses dalam perjalanannya. Itu pasti akan merepotkan mereka," ujar Aco saat dihubungi VIVAnews.
Bila
merujuk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas,
pelarangan sepeda motor untuk melintasi area-area tertentu sebenarnya
tidak bisa dilakukan.
Pasal 133 undang-undang tersebut mengatur: Untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan
mengendalikan pergerakan lalu lintas, pemerintah hanya bisa melakukan
pembatasan lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu
pada waktu dan jalan tertentu.
"Yang lebih tepat itu
pembatasan. Saya lebih setuju jika pemerintah, misalnya, membuat jalur
khusus untuk sepeda motor dan membatasi jumlah sepeda motor yang bisa
melintasi jalan-jalan itu," ujar Aco. Bukan hanya itu, dia
menginginkan, pemerintah bisa menciptakan sebuah solusi yang lebih baik
dan mengakomodasi kebutuhan seluruh pihak.
"Pemerintah harus
punya solusi lain untuk memenuhi kebutuhan warga yang mobilitasnya
tinggi. Jangan hanya diskriminatif kepada pengendara sepeda motor," ucap
Aco.
Apalagi seperti diketahui, banyak pelintas sepeda motor
yang berlalu lalang di jalanan Jakarta merupakan warga yang telah
melakukan perjalanan jauh dari luar kota seperti Depok, Bekasi, atau
Tangerang.
Dia mengakui, faktor keselamatan harus jadi yang
utama. "Kamipun di komunitas rider, punya ritual untuk selalu
beristirahat 5 hingga 10 menit setiap 2 jam sekali," tambah dia.
Hanya
saja keselamatan dan angka kecelakaan dinilai bukan alasan yang tepat
bagi Pemprov DKI Jakarta menerapkan peraturan baru itu, Desember 2014.
"Pemprov
seharusnya bisa menyediakan angkutan terpadu yang menghubungkan Jakarta
dengan kota-kota sekitarnya, kemudian menganjurkan warga agar memakai
angkutan itu, bukannya melarang sepeda motor untuk lewat di jalanan
protokol Jakarta," ujar Aco.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga meminta larangan
sepeda motor masuk jalan protokol itu, ditunda. Sebab, kata dia, Pemprov
DKI masih belum mampu menyediakan sarana bus tingkat gratis dengan
jumlah memadai.
Padahal seperti dijanjikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, masyarakat yang biasanya melintasi
jalanan protokol itu dengan menggunakan sepeda motor akan diarahkan
untuk menaiki bus tingkat gratis sebagai sarana transportasinya.
"Seharusnya
pembangunan infrastruktur massalnya yang harus dibereskan terlebih
dahulu, kemudian bereskan juga bus-bus yang tidak layak, baru terapkan
peraturannya," ujar Pras di Gedung DPRD DKI. selain itu, Pras
mengatakan, tidak tepat bila kebijakan pelarangan itu dilakukan dengan
alasan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Sebab, penyebab utama
membeludaknya jumlah sepeda motor di Jakarta saat ini adalah akibat mudahnya masyarakat memperoleh kendaraan roda dua itu.
"Motor
juga harus dijadikan sebagai barang mewah, sehingga masyarakat akan
berpikir dua kali sebelum membeli motor dalam jumlah banyak," kata Pras.
Alasan Pemprov DKI
Basuki Tjahaja Purnama
yang biasa disapa Ahok itu sudah memperkirakan muncul penolakan. Dia
mengakui, aturan ini bukan kebijakan populis. "Menyetop motor, melarang
motor lewat Jalan Thamrin pasti akan banyak orang marah," ujar Ahok.
Meski begitu, Pemprov DKI tetap akan melaksanakan kebijakan ini untuk
mengurangi kecelakaan. Ahok berkaca pada data yang dia terima dari
Ditlantas Polda Metro Jaya bahwa 2-3 pengendara sepeda motor meninggal
di Jakarta setiap hari.
"Memang enggak ada pilihan.
Mereka yang meninggal itu kebanyakan juga tulang punggung keluarga.
Rata-rata mereka juga masih muda, anak-anaknya masih kecil," ujar Ahok.
Ahok menuturkan, kebanyakan pula dari para pengendara motor adalah warga commuter yang biasanya datang dari daerah-daerah penyangga sekitar Jakarta.
"Naik
motor itu ada efek psikologisnya. Kamu capek-capek dari Bekasi, dari
Depok ke pusat kota Jakarta. Ketika akan sampai kantor tabrakan,"
ujarnya Ahok.
Namun demikian, Ahok memastikan kebijakan itu tidak
akan menghambat mobilitas warga, karena langkah tersebut dibarengi
dengan penyediaan fasilitas park and ride di beberapa gedung
yang letaknya strategis, juga mengoperasikan beberapa bus tingkat gratis
yang akan melayani transportasi warga.
"Jadi ketika kamu masuk ke tengah kota berhenti saja. Kamu (dari luar kota) sudah enggak akan kuat lagi. Istirahat saja, naik bus ber-AC, ada wi-fi. Kamu duduk di situ," ujar Ahok.
Desember nanti, Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Kepolisian akan
menilang para pengendara yang membandel dan kedapatan melintas di jalan
itu.
Namun, ini didahului sosialisasi selama bulan November. Sedangkan
pemasangan rambu-rambu larangan, direncanakan bisa dimulai pada awal
bulan Desember.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad
Akbar menambahkan, kebijakan itu akan berlaku bagi semua kendaraan roda
dua, tanpa kecuali.
Bikers diberi sedikit kemudahan. Mereka yang berkendara menyeberangi
kawasan Jalan Thamrin--seperti dari Tanah Abang menuju Kebon Sirih atau
dari Medan Merdeka mengarah ke kawasan Budi Kemuliaan--masih boleh
melintas. "Kalau menyusuri jalan, tidak boleh. Kendaraan akan kita
larang 24 jam dan ditilang oleh polisi kalau memang melanggar aturan,"
jelas Akbar.
Didukung Polisi
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto
mengatakan, larangan ini dilakukan untuk menekan tingginya pertumbuhan
sepeda motor di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Lima tahun terakhir,
sepeda motor tumbuh hampir 200 persen.
"Pemprov DKI dan Dishub
DKI sudah berkordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.
Selain untuk menciptakan keamanan dalam berkendara, hal ini juga untuk
mempersiapkan pelaksanaan ERP (Electronic Road Pricing)," ujar Rikwanto.
Selama
2013, imbuhnya, ada 16,04 juta kendaraan yang berada di wilayah hukum
Polda Metro Jaya, dan 11,93 juta adalah sepeda motor.
Sedangkan
untuk jumlah mobil pribadi, kata Rikwanto, hanya sekitar tiga juta unit
atau sekitar 19 persen dari total jumlah kendaraan.
Dengan adanya
kebijakan baru ini, Rikwanto berharap dapat menekan tingginya angka
kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor di DKI Jakarta.
"Berdasarkan data, sebanyak 62 persen kejadian kecelakaan melibatkan
sepeda motor," jelasnya
Bukan hanya Thamrin
Ahok
menjelaskan, Pemprov DKI baru akan menerapkan kebijakan itu di
sepanjang jalan protokol antara Bundaran Hotel Indonesia dan Jalan Medan
Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Namun bila kebijakan ini terbukti
mampu menjadi satu lagi solusi untuk mengatasi masalah kemacetan di
Jakarta, dia tidak akan segan-segan untuk menerapkan juga peraturan ini
di jalan-jalan protokol lainnya di Jakarta.
"Setelah ini berhasil, kita akan terapkan juga di Kuningan, Gajah Mada, Hayam Wuruk, sampai ke Blok M," jelas Ahok.
Untuk
menerapkan peraturan ini di jalan-jalan lainnya, Ahok menuturkan
Pemprov DKI secara otomatis harus menyediakan lagi bus-bus tingkat yang
akan digunakan sebagai transportasi gratis bagi warga yang melewati
jalan-jalan itu.
Ahok telah memerintahkan PT Transportasi Jakarta
yang juga menangani operasional moda transportasi TransJakarta busway
untuk mengadakan bus tingkat yang bisa memuat ratusan orang. "Peraturan
ini baru bisa kita perluas kalau busnya datang lagi. Saya sudah minta PT
Transportasi Jakarta untuk sediakan bus tingkat yang ber-AC dan juga
ada wifi-nya," kata Ahok.
Ditemui secara terpisah, Direktur Utama
PT Transportasi Jakarta Antonius Kosasih mengaku akan mengadakan 70
unit bus tingkat. "Mungkin baru di tahun 2015 proses penyediaannya bisa
terlaksana," ujar Kosasih.
http://fokus.news.viva.co.id/news/read/557486-pro-kontra-roda-dua-dilarang-melintas-di-jalan-protokol
Tidak ada komentar:
Posting Komentar